nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen akan mendukung proses distribusi logistik Pilkada di daerah. Khusus untuk wilayah yang jauh dan terpencil, proses distribusi logistik juga akan dibantu aparat dari TNI dan Polri. 

Hal ini kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono, untuk menjamin logistik Pilkada terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah Pilkada. 

"Dukungan dengan pol air dan TNI AL, jadi yang wilayah kepulauan akan sedini mungkin 'didrop', dan bahkan sebagian sudah, yang jelas TNI berada di belakang, keamanan juga oleu polisi, kalau andai kata dibutuhkan," kata Sumarsono usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). 

Ia mengatakan, terkait sejumlah logistik Pilkada yang rusak saat tiba di daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. Namun, ia memastikan segera dilakukan pergantian terhadap sejumlah logistik yang rusak tersebut. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

"So far (sejauh ini) memang di beberapa daerah ditemui kartu rusak dan jumlah kurang dan seterusnya, KPU akan segera ganti dan perbaiki, Jadi nggak masalah, kekurangan akan diganti," katanya. 

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, secara keseluruhan kesiapan Pilkada serentak di 101 daerah telah aman dan terkendali. Hal ini didapat setelah semua pihak terkait melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada 2017. 

"Semua dialog kesiapan, hasilnya pilkada 101 daerah secara umum aman dan terkendali. Hampir tidak ada permasalahan signifikan terkait keamanan dan pengendalian," katanya. 

Namun memang, diakuinya yang harus diantisipasi yakni potensi kerawanan berdasarkan indeks kerawanan yang diterbitkan Bawaslu, yakni tiga daerah Aceh, Papua, dan DKI Jakarta. 

"Itu yang kita antisipasi, di Aceh karena jumlahnya banyak 20 daerah pemilihan. Termasuk di Papua mungkin juga perlu diantisipasi karena karakternya," katanya.(p/ab)